Apakah sih gunanya Serikat Pekerja & Federasi?

Apa sih yang kita cari sebagai pekerja/buruh?

Hal ini harus kita pahami dulu..
setiap orang yang bekerja tujuannya jelas! yaitu ingin mendapatkan penghasilan yang bisa membiayai kehidupan sehari-hari, kehidupan diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab nya.

Dalam bekerja ada rencana-rencana dan keinginan-keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi.

ada keinginan untuk mendapatkan tempat terbaik misalnya didalam perusahaan tempat bekerja. ada tujuan untuk peningkatan karier.

ada keinginan bekerja mencari nafkah dengan nyaman dan aman.

Intinya disini... Menjadi Buruh, tujuan utamanya adalah mendapat penghasilan untuk penghidupan yang layak. kalau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari layak! karier meningkat dan nyaman dalam bekerja. ini adalah realita dari keinginan setiap buruh/pekerja

Pada kenyataannya dilapangan...

Hal-hal tersebut, masih banyak yang belum bisa terlaksana dengan baik. masih banyak buruh yang dibayar dengan murah, masih banyak buruh yang diPHK sepihak, masih banyak buruh yang tidak mendapatkan perlindungan hukum, masih terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap Buruh , dan sebagainya... dan sebagainya...

Maka muncullah yang namanya SERIKAT PEKERJA (SP)..

Serikat pekerja adalah sebuah wadah bagi buruh disebuah perusahaan, dimana buruh bersatu untuk saling membantu menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di internal.
SP menjadi sebuah wadah komunikasi antara buruh dengan pengusaha.
Dan SP adalah wadah buruh sebagai jembatan dalam menyampaikan suara mereka.

Artinya adalah...

SP ada sebagai sebuah organisasi yang membawa kepentingan buruh. yang bertujuan agar Buruh mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kenyamanan bekerja dan mendapatkan hak-hak mereka setelah mereka menjalankan semua kewajiban.

Adanya SP selaras dengan tujuan utama buruh/pekerja...

Buruh ingin mendapatkan penghasilan yang layak dan wadahnya untuk menyuarakan keinginan mereka ada! yaitu Serikat pekerja (Klop!)

Sampai disini Jelas bahwa keinginan buruh itu tidak macam-macam! Simpel! dan tujuannya juga jelas!

Untuk mendapatkan kesejahteraan
Untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja
Untuk mendapatkan hak-hak yang layak bagi Buruh

Tapi Kenapa ada Federasi?? apakah tidak cukup ada SP (Serikat pekerja)??

Ternyata kekuatan di internal SP belum tentu dapat menghandle berbagai permasalahan yang ada di dalam perusahaan. karena pengurus SP masih berstatus pekerja juga. permasalahan di diinternal ternyata harus berhubungan dengan pihak luar. banyak hal yang harus di urus dengan berbagai pihak dalam proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan.

Maka dari itu ada yang namanya FEDERASI

Federasi ini adalah wadah bagi Serikat pekerja-serikat pekerja disetiap perusahaan.

Federasi adalah tempat bagi serikat pekerja untuk mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan Serikat Pekerja
Federasi adalah tempat bagi Serikat Pekerja untuk mendapatkan Ilmu tentang perburuhan dan permasalahan buruh
Federasi adalah tempat menampung Aspirasi buruh ke tingkatan yang lebih besar
Federasi adalah tempat buruh menyatukan visi dengan berbagai buruh dari Serikat Pekerja lainnya
Federasi adalah tempat menyatukan kekuatan bersama buruh..
Federasi adalah tempat aktualisasi para buruh
Dan sebagainya... dan sebagainya....

Adanya Federasi, selaras dengan kepentingan buruh dan Serikat Pekerja (SP)

Buruh bernaung di bawah SP untuk mengurusi permasalahan di internal anggota didalam sebuah perusahaan.
SP bernaung dibawah Federasi tujuannya untuk mengurusi permasalahan SP yang membutuhkan penanganan yang lebih besar, dan juga sebagai tempat SP menimba ilmu perburuhan
SP bernaung di bawah Federasi agar aktualisasi SP dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya berjalan dengan baik..

Artinya adalah
Federasi sebagai induk dari Serikat Pekerja bertugas mengorganize dan membantu persoalan-persoalan di SP, mengajarkan soal hak dan kewajiban, bersama-sama dengan kekuatan buruh di dalam federasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh, dsbnya...

Tujuan dari semua ini adalah untuk mendapatkan Kesejahteraan buruh, unruk mendapatkan kenyamanan buruh dalam bekerja, untuk mendapatkan penghasilan yang baik, untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan sebagainya..

Artinya lagi semua dari hal ini baik dari SP hingga Federasi.. TUJUANNYA CUMA SATU! yaitu....

KESEJAHTERAAN BURUH

Dan didalam Federasi, yang menggerakkan roda federasi bukan hanya orang-orang yang standby di federasi .Tapi yang menggerakkan adalah orang-orang pilihan yang ada didalam SP juga. karena bicara SP tidak hanya bicara kasus.
Banyak SP-SP yang tidak ada masalah dengan kesejahteraan dan dengan management/Perusahaan. mereka ini menjadi bagian dari Federasi dalam membantu meningkatkan kualitas SP-SP lain yang belum sebaik SP mereka.

OK! sampai disini mari dapat dipahami
Apakah Fungsi SP dan Fungsi Federasi yang sebenar-benarnya!

Apakah tujuan utama kita bergabung kedalam SP?

Apakah tujuan utama kita bergabung ke dalam Federasi..?
(renungkan dalam beberapa menit...)

Jelas bahwa buruh masuk kedalam Serikat Pekerja adalah ;
bukan ingin bicara mengenai kebobrokan DPR,
bukan ingin bicara mengenai kebobrokan Pimpinan negara,
bukan ingin bicara mengenai rakyat miskin
bukan ingin bicara mengenai Sosialis, komunis, kapitalis, amerika, dsbnya
bukan ingin bicara mengenai partai apa yang bagus
bukan ingin bicara mengenai paham kiri dan paham kanan
bukan ingin bicara mengenai Demokrasi dan perjuangan rakyat indonesia

Buruh masuk kedalam serikat pekerja jelas untuk mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan HAK-HAK PRIBADI sebagai PEKERJA

INGIN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM

INGIN MENDAPATKAN KENYAMANAN

INGIN MENDAPATKAN PENGHASILAN YANG LAYAK

INGIN MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN!

Tidak ada keinginan lain!, selain untuk mendapatkan kesejahteraan sebagai buruh/pekerja....

Mari kita Flashback kembali keinginan awal kita sebagai buruh...
Flashback kembali apa tujuan awal sebelum masuk kedalam SP dan sebelum masuk kedalam Federasi..

Itu hal terpenting yang akan membuat kita sadar dan menilai bahwa,
Apakah kita secara pribadi sudah terlalu jauh melenceng dari tujuan awal??
Apakah Serikat Pekerja masih berada di rel nya dan tidak melenceng dari tujuan awal?
Apakah Federasi masih sesuai dengan tujuan awal kita?

Kita harus membuang berbagai keberpihakan! kita harus membuang berbagai kebanggaan, membuang semua ego.

Mari kita sebagai buruh merenung dengan objektif!
buang semua kegiatan yang kita lakukan sekarang ini.
kita kembali ke awal, masa-masa awal kita masuk organisasi. mari kita merenung dengan polos.

APAKAH INI TUJUAN AWAL KITA???

APAKAH INI SEMANGAT AWAL KITA??

APAKAH TUJUAN AWAL KITA SUDAH TERCAPAI??

Dalam perjuangan buruh, memang kita juga harus menyentuh yang namanya perjuangan untuk mendorong kebijakan secara nasional yang pro buruh. dan hal tersebut bisa dibilang wajib, karena siapa lagi yang akan memperjuangkan hak-hak buruh, selain buruh itu sendiri?

Kalau bicara skala nasional, mari kita fokus bicara soal skala nasional, tapi masalah BURUH!

kembali lagi ketujuan awal buruh, bahwa tujuan dari perjuangan secara nasional ini intinya adanya kebijakan yang bisa membuat BURUH SEJAHTERA!... tujuan utama harus selalu kita kaitkan, harus tetap kita bawa, agar kita sebagai buruh punya PARAMETER dari setiap perjuangan.

Dengan adanya PARAMETER, buruh bisa menilai apakah perjuangan dari SP atau dari Federasi masih Realistis dengan kepentingan utama buruh? atau perjuangan ini sudah tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan buruh?, atau masih terlalu jauh tapi dikait-kaitkan agar bisa menjadi "pembenaran" bahwa perjuangan ini adalah untuk BURUH!

Misalnya ikut terlibat dalam rencana menurunkan pemerintah hanya karena gaji buruh tidak sesuai dengan KHL (Kebutuhan hidup layak). Ini ngak nyambung!, tapi jika dikait-kaitkan maka bisa jadi nyambung!

Padahal tidak perlu dikait-kaitkan, karena perjuangan skala nasional yang LANGSUNG MENGENA KE BURUH masih banyak!. masih sangat banyak!!

Misalnya:

- Soal Outsourcing!
- Soal KHL bagaimana berjuang untuk merubah komponen KHL
- Soal Kenaikan Upah tahunan
- Soal PHI
- Soal Rumah Buruh
- Soal kekuatan bipartit
- Soal Jamsostek
- Soal penguatan sanksi Upah pokok yang suka diakal-akalin
- Soal penguatan sanksi Upah di bawah UMP
- Soal Penguatan sanksi PHK Sepihak
- Soal Tidak berjalannya sanksi...
- dan sebagainya.. dan sebagainya...

Hal ini jika kita sebagai buruh perjuangkan secara nasional, maka akan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. akan tetapi perjuangan ini jika berhasil akan langsung berpengaruh terhadap KESEJAHTERAAN BURUH!.

Sudah banyak contoh buruh terlibat dalam perjuangan yg tidak nyambung dengan tujuan utama buruh.

apa hasilnya?
tidak ada!

Apakah ada pengaruh dengan kondisi kesejahteraan buruh?
Tidak ada!

karena ketika buruh kembali lagi ke habitatnya, mereka akan menemukan masalah-masalah yg belum dapat terpecahkan!
Jadi kenapa buruh capek berjuang untuk sesuatu yang bukan untuk mereka? tidak ada yang mereka dapatkan. yang ada mereka hanya menjadi "alat" dan "dagangan".

Siapa yang diuntungkan? apakah buruh? tentu tidak... yang diuntungkan adalah orang-orang yang membawa isu ini. mereka mendapatkan "panggung" dimedia dan mendapatkan isu-isu untuk kepentingan mereka.

dan hal ini sudah terjadi sekarang ini.

Artinya perjuangan buruh secara nasional, HARUS mengena langsung buat kepentingan buruh itu sendiri.

Yang ada sekarang ini, perjuangan-perjuangan yang jauh dari kepentingan buruh! jika dikait-kaitkan maka akan jadi berhubungan. cuma tidak berpengaruh terhadap KESEJAHTERAAN BURUH SECARA LANGSUNG. sedangkan isu-isu yang berhubungan langsung dengan KESEJAHTERAAN BURUH MASIH BANYAK SEKALI!
Kenapa hal itu tidak diperjuangkan??

Apakah haram jika buruh bicara soal kebobrokan DPR?, kebobrokan Pimpinan negara?, rakyat miskin?, Sosialis, komunis, kapitalis, amerika?, partai apa yang bagus?, paham kiri dan paham kanan?, dan Demokrasi dan perjuangan rakyat indonesia?

Tentu saja tidak!...
karena setiap warga negara termasuk buruh mempunyai hak Politik! hak menyuarakan pandangan politiknya!

Tapi.......Ada wadahnya.

Seorang buruh bisa jadi dia ada di organisasi kemasyarakatan yang kerjanya kritisi kebijakan
Seorang buruh bisa jadi dia ada di sebuah partai politik
Seorang buruh bisa jadi dia ada di LSM yg bicara soal kemiskinan
Seorang buruh bisa jadi dia ada di golongan paham Sosialis maupun komunis
Seorang buruh bisa jadi dia ada di paham kiri atau paham kanan...

Nah silahkan saja buruh berganti baju dengan organisasi/paham/golongan/partai diluar dari SERIKAT PEKERJA DAN FEDERASI.

Dan silahkan salurkan perjuangan dia soal hal-hal lain yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan buruh.

Artinya buruh bisa kok berbicara lain.
Tapi dia harus mampu menempatkan diri dimana dia BERDIRI!

Harus buka baju buruh!

Jangan dalam sebuah kotak yang bernama SP atau Federasi bicara soal yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan utama buruh! berjuang bukan untuk kepentingan utama buruh! ini yang menyebabkan terjadinya buruh dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan LSM, Kepentingan-kepentingan partai dan sebagainya, yang ujungnya...

Buruh hanya di jadikan "DAGANGAN"
Buruh hanya di pergunakan "ototnya"
Buruh hanya di buat alat untuk mendapatkan posisi politik
dsbnya

Ujung-ujungnya buruh yang menderita!
Buruh di PHK tanpa ada perlindungan yang baik.

Jadinya konyol berjuang bukan untuk kepentingan buruh, tapi di pecat menjadi pekerja oleh perusahaan, dan tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Kenapa tidak maksimal??
Karena buruh bukan lagi tujuan perjuangan. Buruh adalah alat! dan hebatnya lagi doktrin-doktrin soal "MARTIR" soal "Nurani" soal "berkorban untuk kepentingan rakyat" "kemiskinan" dsbnya semakin marak!
ditambah dengan buku-buku perjuangan yang dikeluarkan oleh LSM-LSM seolah-olah menjadi pembenaran dan menjadi minyak bagi perjuangan buruh..

Hanya karena buruh di cekokin dengan ketidak adilan! hanya karena buruh di cekokin dengan hal-hal sosial yang menyentuh.
Tujuannya menimbulkan simpati dan memperbesar Antipati.

Belum lagi doktrin-doktrin tersebut berefek pada cara perjuangan di SP dan Federasi.
Semuanya dilakukan dengan cara perlawanan secara fisik!
Belum apa-apa Demonstrasi!
Belum apa-apa buruh dicekokin bahwa Management adalah pihak yang tidak baik dan Buruh adalah pihak yang dizolimi.

Ujung-ujungnya buruh yang susah!
Di PHK dan di gantung di PHI dan digantung hingga ke MA..
Banyak buruh yang menyerah di tengah jalan karena himpitan ekonomi. (ini realita!)

Ini adalah hal yang salah!
kebanggaan sesaat
dan kebanggaan yang sesat!

buruh dibuat menjadi bangga dengan label aktivis!
buruh dibuat menjadi bangga dengan label Pejuang!
buruh dibuat menjadi bangga dengan label pembela rakyat! (Rakyat mana yang angkat?)

Apakah kita pernah tahu apa yang terjadi dengan kawan-kawan buruh yang termakan doktrin tersebut ketika di PHK dari pekerjaannya??

Kebanggaan dan kesan heroik hanya terlihat di depan mata kita dalam waktu yang tidak lama.
Pengalaman selama ini sudah melihat banyak contoh korban dari doktrin sesat!

Buruh tersebut ketika pulang kerumah, kebanggaan itu hilang!
dia akan bertemu dengan realita!
dia tidak akan bisa menutupi kebutuhan dengan cerita-cerita heroiknya
dia tidak akan bisa menutupi keresahan didalam keluarga dengan kebanggaan.
dia tidak akan bisa menutupi keributan-keributan didalam keluarganya.

dan yang pasti kebanyakan sulit mendapatkan pekerjaan lagi.
Apalagi dengan faktor umur dan faktor pendidikan dan adapun yang dapat kerja tidak lebih baik dari yang sebelumnya...

DAN INI NYATA!!

APAKAH SP dan FEDERASI peduli dengan keadaan ini?
apakah Federasi mengetahui keadaan ini?
Apakah LSM-LSM tahu dan peduli dengan keadaan ini?
Apakah para partai tahu dan peduli dengan keadaan ini?
Jelas sekali tidak!!

Jangankan mengucapkan simpati
Melihatpun tidak!
Mungkin ingatpun tidak!

Dan ini adalah realita! Pengalaman selama ini yang saya lihat bahwa sangat sedikit buruh yang happy ending setelah di PHK! sangat sedikit!

Dan saya sangat yakin bahwa di SP masing-masing punya pengalaman yang sama tentang hal ini. tidak ada yang peduli ketika buruh tidak lagi didalam organisasi.

MAKANYA.

Mari kita flashback lagi, APAKAH YANG KITA LAKUKAN DALAM ORGANISASI BURUH SUDAH SESUAI DENGAN KEINGINAN AWAL KITA?? KEINGINAN UTAMA BURUH??

Belum terlambat bagi kita semua untuk kembali Merenung.
Merenung dengan membuang semua kebanggaan, Ego dan perjuangan yang sekarang ini lagi kita jalankan.
Buang semuanya dari pikiran kita!.

Mari kembali ke masa-masa awal.

APAKAH TUJUAN AWAL KITA BERGABUNG DENGAN SERIKAT PEKERJA....
APAKAH TUJUAN AWAL KITA BERGABUNG DENGAN FEDERASI

Saya yakin, Jika kita kembali ke masa-masa itu, maka kita akhirnya punya PARAMETER
dari hal itu kita akan mampu menilai apakah yang kita lakukan sekarang ini sudah tepat??

Kalau ternyata apa yang kita lakukan ternyata tidak tepat lagi,
masih ada waktu bagi kita untuk merubah hal tersebut!
Masih ada waktu bagi kita untuk kembali ke rel yang benar

Semoga Bermanfaat Buat Anda

SUMBER BERITA :

SISTEM KARYAWAN KONTRAK DAN OUTSOURSING BAGIAN DARI IMPERIALIS KAPITALIS

Sistem Buruh/karyawan kontrak dalam UU ketenagakerjaan negara Indonesia no 13 th 2003 Bab IX pasal 58 dan 59 diberi istilah dengan PKWT yaitu perjanjian kerja waktu tertentu,
dan PKWT dapat dilaksanakan hanya untuk pekerjaan tertentu yang sipatnya sementara, bukan untuk pekerjaan utama yang rutin berjalan seperti bagian produksi.

Tapi pada kenyataannya kebijakan pekerja kontrak itu di pabrik-pabrik banyak yang diberlakukan untuk pekerjaan-pekerjaan utama yang sipat pekerjaannya rutinitas dan utama, contoh misal di pabrik textil karyawan kontrak banyak di tempatkan di bagian – bagian produksi seperti texturijing, polimer, kniting ,spining dan lain-lain, padahal bagian- bagian tersebut adalah merupakan pekerjaan rutin setiap hari dan utama bukan pekerjaan musiman atau pekerjaan yang sipatnya sementara mengapa ini terjadi?

Sistem karyawan outsoursing dalam Undang-Undang ketenagakerjaan terdapat pada pasal 64-66 adalah karyawan atau tenaga kerja yang diambil dari yayasan -yayasan penampung para calon tenaga kerja. Di sini bisa kita jelaskan bahwa pungsi dari yayasan-yayasan tersebut tak lebih dari calo perekrutan
para buruh
yang dipesan oleh para pengusaha yang menempatkan keuntungan sebagai motip paling pundamental.

Secara politis dapat dianalisa disahkannya peraturan-peraturan tenaga kerja kontrak dan outsoursing
adalah merupakan kebijakan pemerintah yang pro imperialisme merendahkan kaum buruh, karena menempatkan tenaga kerja atau buruh hanya sebagai alat kerja yang bisa digadai dan gunakan sesuai kebutuhan, jika sudah tidak diperlukan bisa berhentikan begitu saja tanpa perlu memberi pesangon.

Kebijakan ini merupakan salah satu keberhasilan dari para imperialis kapitalis yang didukung kaum komprador RI yang mengeruk keuntungan dari kebijakan ini. Nasib kaum buruh digadai dan dijual melaui sistem tenaga kontrak dan outsoursing.

Keuntungan Sistem tenaga kontrak dan outsoursing bagi imperialis kapitalis:

*. Bisa menekan budget perusahaan seminimal mungkin karena dengan tenaga kerja kontrak/outsoursing perusahaan tidak perlu menyediakan dana untuk jaminan kesehatan, pesangon dll.

**. Perusahaan berlepas tangan / lepas tanggung jawab terhadap kesejahteraan buruh, artinya buruh tidak bisa menuntut hak-haknya sebagaimana mestinya.

Sistem outsoursing, Buruh jadi sumber bisnis antara pengusaha dan
para calo yang berlindung dg nama yayasan.

" Inilah cikal bakal perbudakan modern "

Semoga Bermanfaat Buat Anda

SUMBER BERITA : http://buruhberjuang.wordpress.com

Status Hukum Karyawan yang Dirumahkan

PERTANYAAN :
Assalamualaikum wr. wb Saya adalah seorang karyawan (driver) pada sebuah Perusahaan (PT) yang saat ini dalam kondisi tidak menentu. Dengan kondisi itu, akhirnya kami dan beberapa karyawan lain dirumahkan dengan dibayar 50%. Namun, kami (driver) tidak mutlak dirumahkan, karena atas perintah perusahaan kami harus tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Artinya, kami tetap melakukan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya. Namun, pada karyawan bagian lain dirumahkan/diliburkan secara total, tetapi mendapat bayaran/upah yang sama 50%. Pertanyaan Saya, apakah memang ada peraturan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang kami hadapi? Mohon penjelasan. Terima kasih.


JAWABAN :

Kami akan menjelaskan hal yang Anda tanyakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka harus jelas dahulu status Saudara sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut. Apakah saudara adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT/kontrak) atau karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/tetap)? Karena hal tersebut nantinya akan mempengaruhi hak-hak normatif Saudara.

Berdasarkan kronologis yang Saudara ceritakan, dapat dilihat bahwa Saudara adalah driver (sopir) pada perusahaan yang kondisinya tidak menentu. Sehingga membuat status para karyawan dirumahkan oleh perusahaan dengan dibayarkan 50% dari upah, termasuk Saudara sendiri. Saudara sebagai sopir tetap disuruh bekerja seperti biasa namun dengan upah dibayarkan hanya 50% saja.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan “upah adalah Hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan di atas, jika Saudara melakukan pekerjaan maka Saudara berhak atas upah penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Saudara dapat meminta upah penuh kepada perusahaan tempat Saudara bekerja. Jika perusahaan tersebut tidak memenuhi hak Saudara, maka Saudara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dengan dasar perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”);

“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Namun, yang harus diperhatikan ialah bahwa sebelum mengajukan gugatan, harus terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan secara bipartit, maupun tripartit dengan melibatkan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.

Jika dikaitkan dengan masalah Saudara, peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur/memberi penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “dirumahkan”. Namun, di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE 907/2004”) pada butir f menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah sebagai upaya terakhir, setelah dilakukan upaya berikut :

“f. Meliburkan atau Merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.”

Sehingga dari isi SE 907/2004 di atas dapat dipahami bahwa merumahkan karyawan sama dengan meliburkan/membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Hal mana dilakukan perusahaan sebagai langkah awal untuk mengurangi pengeluaran perusahaan atau karena tidak adanya kegiatan/produksi yang dilakukan perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu.

Mengenai perusahaan tempat Saudara bekerja yang kondisinya sedang tidak menentu, tidak ada aturan yang memberikan hak agar perusahaan hanya dapat membayar upah karyawannya sebesar 50% saja. Namun, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Disnaker yang isinya antara lain:

“Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu.

Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan,kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.

2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.

3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal”

Artinya, pengusaha sebenarnya dapat membayarkan upah karyawan yang dirumahkan hanya 50% (lima puluh persen), namun hal tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja maupun pekerjanya serta disepakati bersama.

Kemudian dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Jadi, meskipun Saudara mengatakan perusahaan tersebut keadaaannya tidak menentu, tetap saja jika Saudara disuruh bekerja seperti biasa, maka Saudara berhak atas upah penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kecuali, jika telah ada kesepakatan dengan serikat pekerja atau pekerja mengenai pemotongan upah tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar upah penuh Saudara atau karyawannya, maka pengusaha tersebut dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana aturan yang berlaku dengan memberikan hak-hak karyawannya.

Demikian yang dapat kami jelaskan atas pertanyaan yang Saudara ajukan, kiranya bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tahun 1998tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja


Semoga Bermanfaat Buat Anda

SUMBER BERITA :

Diwajibkan Terus Bekerja Walau Ada Keterangan Sakit dari Dokter

PERTANYAAN :
Jika di dalam perusahaan seorang pimpinan tidak percaya adanya surat keterangan sakit dari dokter dan diwajibkan harus bekerja terus, kita akan melaporkan pada siapa dan apa sanksinya?


JAWABAN ;

Di dalam sebuah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja juga diaturdi undang-undang lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan, serta di dalam peraturan pelaksanaan UUK, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sebagainya.

Selain hak-hak pekerja diatur di dalam peraturan perundang-undangan, juga lazimnya diatur di dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), atau di dalam Perjanjian Kerja (“PK”).

Di dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik pengusaha dan pekerja terikat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya (PP, PKB, dan PK). Dengan pengertian, baik pengusaha maupun pekerja tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut. Terlebih, di dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, baik pekerja maupun pengusaha dilarang melakukan tindakan berupa paksaan, intimidasi, maupun diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan pertanyaan di atas, di mana Bapak/Ibu berkedudukan sebagai Pekerja, maka di dalam menjalankan hubungan kerja, Pekerja berhakdiperlakukan sama, adil dan layak serta tanpa ada diskriminasi dari pengusaha, sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh ketentuan Pasal 6 UUK, yang menyebutkan: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Selain diatur di dalam UUK, hak pekerja untuk diperlakukan sama tanpa diskrimininasi juga diatur di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 :

Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

Dengan demikian, maka hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi dan undang-undang sehingga setiap orang wajib menghormati dan melaksanakannya, dimana tindakan yang bertentangan dengan hak tersebut merupakan tindakan melanggar HAM.

Berkaitan dengan pertanyaan Bapak di atas, yang mengatakan bahwa pimpinan Bapak tidak percaya surat keterangan dokter yang menyatakan Bapak sakit dan pimpinan tersebut mewajibkan Bapak tetap bekerja meskipun Bapak dalam keadaan sakit, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang patut disangka sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut sejauh Bapak memang benar-benar sakit dan Surat Keterangan Dokter adalah benar adanya dibuat oleh seorang Dokter yang memeriksa Bapak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 93 ayat huruf (a) UUK, yang menyatakan bahwa apabila pekerja sakit maka dibuktikan sakitnya tersebut dengan Surat Keterangan Dokter.

Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf (a) UUK :

Yang dimaksud pekerja/buruh sakit adalah sakit menurut keterangan dokter.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf (a) UUK, maka Bapak/Ibu sebagai pekerja mempunyai hak tidak masuk kerja karena sakit dengan tetap mendapatkan upah, serta tidak dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir kerja, apabila pekerja benar sakit dan sakitnya tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan atau memperlihatkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Bapak sakit kepada Pengusaha, dalam hal ini pimpinan Bapak/Ibu. Namun demikian, Bapak/Ibu juga harus melihat dan memperhatikan syarat-syarat kerja yang diatur baik di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Bapak. Atau apabila tidak ada atau tidak diatur di dalam PP dan PKB, Bapak dapat melihat di dalam PK yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak dengan pihak Perusahaan. Jika ketiga-tiganya tidak ada atau tidak diatur, maka merujuk kepada ketentuan UUK sebagaimana telah kami uraikan di atas.

Upaya yang Bapak bisa lakukan terkait dengan permasalahan ini adalah dengan melaporkan perihal permasalahan ketenagakerjaan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di wilayah tempat kerja Bapak, di tingkat Provinsi, atau juga dapat ke Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Berdasarkan pengalaman kami, sanksi yang biasa diberikan adalah sanksi administratif dalam bentuk teguran, peringatan, dan sebagainya.


Oleh karena hal ini ada kaitannya dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, maka Bapak juga bisa datang dan melaporkan/mengadukan permasalahan ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI, yang mana berdasarkan pengalaman kami, pelaporan dari pekerja tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk pemanggilan atau surat tertulis.
Demikian, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Semoga Bermanfaat Buat Anda

SUMBER BERITA :