Apakah sih gunanya Serikat Pekerja & Federasi?
Semoga Bermanfaat Buat Anda
:
PERTANYAAN :
Assalamualaikum wr. wb Saya adalah seorang karyawan (driver) pada sebuah Perusahaan (PT) yang saat ini dalam kondisi tidak menentu. Dengan kondisi itu, akhirnya kami dan beberapa karyawan lain dirumahkan dengan dibayar 50%. Namun, kami (driver) tidak mutlak dirumahkan, karena atas perintah perusahaan kami harus tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Artinya, kami tetap melakukan tugas pekerjaan sebagaimana mestinya. Namun, pada karyawan bagian lain dirumahkan/diliburkan secara total, tetapi mendapat bayaran/upah yang sama 50%. Pertanyaan Saya, apakah memang ada peraturan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang kami hadapi? Mohon penjelasan. Terima kasih.
Kami akan menjelaskan hal yang Anda tanyakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka harus jelas dahulu status Saudara sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut. Apakah saudara adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT/kontrak) atau karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/tetap)? Karena hal tersebut nantinya akan mempengaruhi hak-hak normatif Saudara.
Berdasarkan kronologis yang Saudara ceritakan, dapat dilihat bahwa Saudara adalah driver (sopir) pada perusahaan yang kondisinya tidak menentu. Sehingga membuat status para karyawan dirumahkan oleh perusahaan dengan dibayarkan 50% dari upah, termasuk Saudara sendiri. Saudara sebagai sopir tetap disuruh bekerja seperti biasa namun dengan upah dibayarkan hanya 50% saja.
Sesuai dengan Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan “upah adalah Hak Pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
Berdasarkan ketentuan di atas, jika Saudara melakukan pekerjaan maka Saudara berhak atas upah penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Saudara dapat meminta upah penuh kepada perusahaan tempat Saudara bekerja. Jika perusahaan tersebut tidak memenuhi hak Saudara, maka Saudara dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial dengan dasar perselisihan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”);
“Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Namun, yang harus diperhatikan ialah bahwa sebelum mengajukan gugatan, harus terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan secara bipartit, maupun tripartit dengan melibatkan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.
Jika dikaitkan dengan masalah Saudara, peraturan perundang-undangan sendiri tidak mengatur/memberi penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “dirumahkan”. Namun, di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE 907/2004”) pada butir f menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah sebagai upaya terakhir, setelah dilakukan upaya berikut :
“f. Meliburkan atau Merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.”
Sehingga dari isi SE 907/2004 di atas dapat dipahami bahwa merumahkan karyawan sama dengan meliburkan/membebaskan pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Hal mana dilakukan perusahaan sebagai langkah awal untuk mengurangi pengeluaran perusahaan atau karena tidak adanya kegiatan/produksi yang dilakukan perusahaan sehingga tidak memerlukan tenaga kerja untuk sementara waktu.
Mengenai perusahaan tempat Saudara bekerja yang kondisinya sedang tidak menentu, tidak ada aturan yang memberikan hak agar perusahaan hanya dapat membayar upah karyawannya sebesar 50% saja. Namun, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan kepada Kakanwil Disnaker yang isinya antara lain:
“Sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu.
Mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah pekerja selama dirumahkan maka dalam hal adanya rencana pengusaha untuk merumahkan pekerja, upah selama dirumahkan dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan,kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja peraturan perusahaan atau Kesepakatan Kerja Bersama.
2. Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan.
3. Apabila perundingan melalui jasa pegawai perantara ternyata tidak tercapai kesepakatan agar segera dikeluarkan surat anjuran dan apabila anjuran tersebut ditolak oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih maka masalahnya agar segera dilimpahkan ke P4 Daerah, atau ke P4 Pusat untuk PHK Massal”
Artinya, pengusaha sebenarnya dapat membayarkan upah karyawan yang dirumahkan hanya 50% (lima puluh persen), namun hal tersebut harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat pekerja maupun pekerjanya serta disepakati bersama.
Kemudian dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Jadi, meskipun Saudara mengatakan perusahaan tersebut keadaaannya tidak menentu, tetap saja jika Saudara disuruh bekerja seperti biasa, maka Saudara berhak atas upah penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku. Kecuali, jika telah ada kesepakatan dengan serikat pekerja atau pekerja mengenai pemotongan upah tersebut. Jika perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar upah penuh Saudara atau karyawannya, maka pengusaha tersebut dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana aturan yang berlaku dengan memberikan hak-hak karyawannya.
Demikian yang dapat kami jelaskan atas pertanyaan yang Saudara ajukan, kiranya bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tahun 1998tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja
PERTANYAAN :
Jika di dalam perusahaan seorang pimpinan tidak percaya adanya surat keterangan sakit dari dokter dan diwajibkan harus bekerja terus, kita akan melaporkan pada siapa dan apa sanksinya?
Di dalam sebuah hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yang mana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja juga diaturdi undang-undang lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan, serta di dalam peraturan pelaksanaan UUK, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sebagainya.
Selain hak-hak pekerja diatur di dalam peraturan perundang-undangan, juga lazimnya diatur di dalam Peraturan Perusahaan (“PP”), Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”), atau di dalam Perjanjian Kerja (“PK”).
Di dalam menjalankan hak dan kewajibannya, baik pengusaha dan pekerja terikat pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya (PP, PKB, dan PK). Dengan pengertian, baik pengusaha maupun pekerja tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut. Terlebih, di dalam menjalankan hak dan kewajibannya tersebut, baik pekerja maupun pengusaha dilarang melakukan tindakan berupa paksaan, intimidasi, maupun diskriminasi.
Dalam kaitannya dengan pertanyaan di atas, di mana Bapak/Ibu berkedudukan sebagai Pekerja, maka di dalam menjalankan hubungan kerja, Pekerja berhakdiperlakukan sama, adil dan layak serta tanpa ada diskriminasi dari pengusaha, sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh ketentuan Pasal 6 UUK, yang menyebutkan: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.
Selain diatur di dalam UUK, hak pekerja untuk diperlakukan sama tanpa diskrimininasi juga diatur di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang masing-masing menyebutkan sebagai berikut:
Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945:
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Pasal 38 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 :
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Dengan demikian, maka hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi dan undang-undang sehingga setiap orang wajib menghormati dan melaksanakannya, dimana tindakan yang bertentangan dengan hak tersebut merupakan tindakan melanggar HAM.
Berkaitan dengan pertanyaan Bapak di atas, yang mengatakan bahwa pimpinan Bapak tidak percaya surat keterangan dokter yang menyatakan Bapak sakit dan pimpinan tersebut mewajibkan Bapak tetap bekerja meskipun Bapak dalam keadaan sakit, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang patut disangka sebagai perbuatan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut sejauh Bapak memang benar-benar sakit dan Surat Keterangan Dokter adalah benar adanya dibuat oleh seorang Dokter yang memeriksa Bapak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 93 ayat huruf (a) UUK, yang menyatakan bahwa apabila pekerja sakit maka dibuktikan sakitnya tersebut dengan Surat Keterangan Dokter.
Penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf (a) UUK :
Yang dimaksud pekerja/buruh sakit adalah sakit menurut keterangan dokter.
Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan (2) huruf (a) UUK, maka Bapak/Ibu sebagai pekerja mempunyai hak tidak masuk kerja karena sakit dengan tetap mendapatkan upah, serta tidak dikualifikasikan sebagai tindakan mangkir kerja, apabila pekerja benar sakit dan sakitnya tersebut dapat dibuktikan dengan memberikan atau memperlihatkan Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Bapak sakit kepada Pengusaha, dalam hal ini pimpinan Bapak/Ibu. Namun demikian, Bapak/Ibu juga harus melihat dan memperhatikan syarat-syarat kerja yang diatur baik di dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan Bapak. Atau apabila tidak ada atau tidak diatur di dalam PP dan PKB, Bapak dapat melihat di dalam PK yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak dengan pihak Perusahaan. Jika ketiga-tiganya tidak ada atau tidak diatur, maka merujuk kepada ketentuan UUK sebagaimana telah kami uraikan di atas.
Upaya yang Bapak bisa lakukan terkait dengan permasalahan ini adalah dengan melaporkan perihal permasalahan ketenagakerjaan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan yang ada di wilayah tempat kerja Bapak, di tingkat Provinsi, atau juga dapat ke Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja yang ada di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Berdasarkan pengalaman kami, sanksi yang biasa diberikan adalah sanksi administratif dalam bentuk teguran, peringatan, dan sebagainya.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.